Presiden Resmikan Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSP-PU di Jakarta

Presiden menyatakan ketika bonus demografi terwujud maka, Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif.

“Tetapi, 68 persen usia produktif itu percuma, akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu, betul-betul, mati-matian kita harus menyiapkan ini, harus merencanakan ini, harus merombak hal-hal yang kurang, harus kita perbaiki, semuanya,” ujarnya.

Presiden menyampaikan sangat senang, dalam enam bulan alat kesehatan yang dikirimkan sangat berguna di rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah, seperti MRI, sudah ada mammogram, sudah ada cath lab.

Namun, dalam menangani dokter spesialis yang masih sangat kurang, Presiden menegaskan perlu adanya terobosan untuk memperbanyak dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh penduduk di provinsi-provinsi kepulauan seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan.

“Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit. Oleh sebab itu, dua mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar-standar internasional,” ujar Kepala Negara.

Kepala Negara menyampaikan bahwa, saat ini Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis, sedangkan kebutuhan saat ini 29 ribu dokter spesialis.

“Artinya, memang sangat kurang sekali. Ditambah lagi, masih ada tambahan, distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis itu ada di Pulau Jawa dan di kota, 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 59 persen. Oleh sebab itu, sekali lagi harus ada terobosan, kita harus membuka terobosan.” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa, rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 dari 1000 penduduk. Indonesia mendapatkan peringkat ke-147 di dunia dan peringkat ke-9 di ASEAN.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian diantaranya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.*