Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Dipastikan Lanjut

 

JAKARTA – FBIPOST 

Pemerintah Kabupaten Blora siap mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora dan Bojonegoro oleh Kementerian PUPR RI.

Bupati Blora Arief Rohman mengaku bersyukur, dengan adanya Bendung Gerak Karangnongko nantinya bisa bermanfaat untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. Pasalnya, selama ini Blora bagian selatan ketika kemarau, sering kekeringan.

Namun, bupati meminta bantuan pemerintah pusat agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak, sehingga harus diperhitungkan betul. Setidaknya ada lima desa yang nantinya terdampak genangan. Kita minta datanya, yang pasti untuk dasar kita melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama,” ungkap bupati pada rapat pembahasan kelanjutan tahapan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, di Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut, lanjutnya, yakni Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.

“Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 hektare. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 hektare (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta),” tambahnya.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR RI, Airlangga Mardjono, menyampaikan sempat tertunda pembangunannya karena refocusing anggaran saat pandemi Covid-19, pihaknya memastikan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur akan dilanjutkan.

“Apalagi sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pembangunan harus dilanjutkan. Kami berharap, proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini, sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024, dan target selesai 2027,” ungkap Airlangga.

Untuk itu, lanjut Airlangga, pihaknya meminta pihak BBWS Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan, dan menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.

“Ini sangat komplek, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa, dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik, agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.**